Belajarlah Walau Ke Aceh

Aceh akan selalu menjadi daerah modal bagi Republik Indonesia, tidak terkecuali ketika masa Revolusi Fisik dengan memberikan sumbangan pesawat Seulawah. Jauh setelah itu Aceh akan tetap memberikan kontribusi besar bagi Negeri Pulau Kelapa ini, khususnya setelah berakhirnya konflik Aceh dan ditandatanganinya MoU Helsinki.

Kekerasan jiwa orang-orang Aceh yang mereka warisi dari leluhurnya telah mengajarkan kepada suku-suku lain bagaimana menuntut hak yang selama ini dieksploitasi habis untuk membangun Jakarta. Ketidakberdayaan TNI memadamkan pemberontakan di Aceh dan ketidakberdayaan TNA (Tentara Neugara Acheh) untuk meraih apa yang mereka impikan, ditambah dengan tragedi Tsunami yang menewaskan puluhan ribu jiwa telah memaksa kedua belah pihak duduk dalam meja perundingan. Dan, perundingan adalah cara terbaik untuk mengkompromikan jalan tengah tatkala senjata tak mampu lagi menyelesaikan masalah.

Kekerasan jiwa inilah yang seharusnya dimiliki suku-suku lain di luar Aceh, jika ingin pemerataan kemakmuran. Pada paruh kedua tahun 50-an dan awal 60-an, PRRI/Permesta pernah menuntut hal sama, yaitu keseimbangan keuangan pusat-daerah, tapi akhirnya gagal akibat patah arang. Pada jaman Soeharto tak satupun dari anak bangsa ini berani menggugat ketimpangan ini, semua takut pada Baju Hijau. Terkecuali mereka yang ada dalam hutan-hutan di Serambi Mekkah sana.

Keputusan yang diambil pemerintahan SBY melalui Wakil Presidennya Jusuf Kalla amatlah tepat, meski mendapat tantangan tidak kecil dari para mantan petinggi militer, partai-partai ultra-nasionalis, dan tokoh-tokoh nasional lain seperti Gus Dur dan Megawati.

Jelas, hasil kesepakatan Helsinki akan memangkas hasil sumber-sumber alam yang selama ini dinikmati Jakarta sejak kemerdekaan. Namun demikian kesepakatan ini telah memenuhi rasa keadilan.

MoU Helsinki jika ditegakkan apa adanya--tanpa anulir DPR-RI--akan memberikan wewenang yang lebih banyak bagi Pemerintahan Aceh, termasuk akan menjadikan Aceh sebagai kawasan terbuka sebagaimana negara-negara maju lainnya. Yang terakhir inilah yang tidak pernah ada dalam sejarah berdirinya negara Republik Indonesia.

Kita terbiasa dicekoki jargon nasionalisme sempit, sikap curiga berlebihan pada hal yang ada di luar kita, menutup diri dari pergaulan bangsa-bangsa lain, hingga pun pada aturan kewarganegaraan kita tidak mengenal kewargaan ganda. Padahal sejarah Nusantara ini tidak pernah mencatat demikian sejak awal. Kita merupakan bangsa-bangsa terbuka, mau menerima hal-hal baru dari bangsa lain: budaya, agama, dan lainnya. Bangsa Bugis pelaut ulung dengan perahu layar Pinisi mengarungi Samudera Hindia hingga Tanjung Harapan, kapal-kapal dagang Sriwijaya berlayar hingga Cina, kekuasaan Majapahit meliputi Semenanjung Melayu, Kesultanan Demak mengirimkan ekspedisi militer mengusir Portugis yang menguasai Malaka. Karena nenek moyang kita menyadari, pada hakekatnya kehidupan ini--termasuk membangun sebuah peradaban besar--adalah tak lepas dari memberi dan menerima (mengambil) dari bangsa-bangsa lain.

Ketakutan dan sikap despotisme setiap rejim penguasa yang dimulai dari Soekarno dan diwarisi Soeharto terhadap hal-hal yang mampu menggoyang kekuasaan mereka, pada akhirnya menjadikan kita sebagai bangsa yang berwawasan sempit, bangsa inferior, takut pada keterbukaan dan perbedaan.

Satu hal akhir yang mesti kita ingat bahwa negara Republik Indonesia yang sepakat kita dirikan bersama bukanlah pelanjut negara Hindia Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pelanjut kejayaan masa lalu Negeri Pulau Kelapa ini dengan sebuah entitas baru, meski melalui penaklukan dan pasifikasi yang dilakukan Hindia Belanda. Kita melanjutkan kebesaran masa lalu dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, yang tak lagi terpecah oleh feodalisme kekuasaan sultan-sultan lokal. Melainkan sebuah kekuasaan integral yang dikelola bersama anak-anak Negeri Pulau Kelapa; berdiri sama tinggi duduk sama rendah.

Terpilihnya Irwandi Yusuf "Tengku Isnandar Al Pasee" mantan Menteri Propaganda Gerakan Aceh Merdeka dan Muhammad Nazar Ketua Presidium SIRA dalam pemilihan Kepala Pemerintahan Aceh beberapa waktu lalu akan menjadi tonggak ujian. Mampukah Aceh memberi inspirasi bagi bangkitnya kembali kejayaan Islam sebagaimana masa Kesultanan Samudera Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat, keadilan pusat-daerah, dan kemakmuran merata di Negeri Pulau Kelapa ini pada masa mendatang, ataukah justeru awal dari sebuah percobaan politik yang membawa petaka seperti bekas Uni Soviet. Semua akan kita saksikan setelah pemilu 2009, dimana partai-partai politik lokal Aceh akan bertarung dengan partai-partai politik nasional di Serambi Mekkah. *****

Ruaq Indonesia Merdeka, 28 Peb.'07.